Metaranews.co, Kediri– Setelah aliansi mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Kediri yang berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Kediri, Senin (11/4), kini ganti BEM Kediri Raya menyerbu gedung dewan Kabupaten Kediri. Ratusan massa itu tiba di DPRD Kabupaten Kediri pukul 14.00 WIB.
Mereka meyampaikan aspirasinya tentang beberapa isu yang sedang terjadi di Indonesia. Seperti penundaan Pemilu 2024, kenaikan harga minyak goreng, dan BBM jenis pertamax. Kekecewaan terhadap pemerintah ini terlihat dari poster-poster yang dibentangkan oleh mahasiswa.
Umpatan kekecewaan itu tergambar dalam beberapa poster yang dibentangkan mahasiswa. Salah satunya bertuliskan,”Aku wes ngiro bakal ngene dadine”. Artinya, “Saya sudah memperkirakan akan terjadi ini”. Ada juga yang menuliskan “ Menolak keras adanya wacana perpanjangan masa jabatan & penundaan pemilu”.
Sambil membentangkan poster, para mahasiswa juga menyanyikan lagu buruh tani. Para mahasiswa pun sempat ingin mendobrak masuk ke dalam gerbang DPRD Kabupaten Kediri. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian pun tak dapat dihindari. Namun, aksinya dapat dihentikan oleh aparat kepolisian.
Karena tak dapat masuk ke gedung dewan, mahasiswa meminta Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, untuk keluar gedung menemui mahasiswa. Tak lama kemudian, Dodi yang keluar dari singgasana DPRD itu pun berdialog dengan mahasiswa. Mereka pun menyampaikan tuntutan yang dibawanya.
“Ini berlawanan dengan konstitusi bila sampai ada penambahan masa jabatan, dan juga kondisi perekonomian yang mencekik masyarakat, seperti harga minyak dan pertamax,” ungkap perwakilan mahasiswa dari BEM Kediri Raya.
Menanggapi hal ini, Dodi Purwanto menerangkan isu wacana penundaan pemilu ini berawal dari tiga partai, dan ada beberapa menteri.
“Tapi tidak perlu saya sebutkan apa partainya dan siapa menterinya,” terang Dodi.
Setelah terjadi dialog, para mahasiswa pun meminta Dodi untuk menandatangani tuntutan dan meminta Dodi untuk mengirimkan ke DPR RI. Mendengar permintaan itu, Dodi pun menandatanganinya dan berjanji untuk melayangkan surat tuntutan tersebut ke DPR RI pada Rabu (13/4).
“Kalau nanti teman-teman tidak percaya, besok silakan dicek bersama di DPRD ya, nanti kita kirimkan bersama,” pungkas Dodi.
