Metaranews.co, Samarinda – Ketika bencana melanda, dari banjir hingga longsor, dan kebakaran, satu kekuatan selalu hadir lebih dulu daripada sirine lembaga resmi: relawan.
Di Kalimantan Timur, kekuatan akar rumput ini menjadi garda terdepan yang tak bisa diabaikan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut keberadaan relawan sebagai denyut kemanusiaan yang layak mendapat pengakuan dan perlindungan sistemik dari pemerintah.
“Kita harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman relawan bencana. Dari mana pun mereka datang, mereka hadir dengan pendekatan utama: kemanusiaan,” ujar Darlis melalui sambungan telepon, jumat (16/5/2025).
Ia menyoroti kenyataan bahwa relawan sering kali menjadi pihak pertama yang turun langsung ke lokasi bencana saat respons formal masih terbatas. Dalam banyak kasus, mereka melakukan evakuasi, distribusi bantuan, hingga pertolongan pertama, bahkan dengan alat seadanya.
“Apa yang dilakukan relawan ini sebetulnya bagian dari tugas-tugas negara. Mereka mengambil alih sebagian fungsi pemerintah dalam merespons bencana. Karena itu, mereka patut mendapatkan dukungan, bukan hanya ucapan terima kasih,” tegasnya.
Politikus PAN itu mendesak agar Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota mulai menyusun kebijakan afirmatif untuk mendukung komunitas relawan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana, pelatihan keselamatan, dan bantuan logistik untuk menunjang efisiensi dan keamanan kerja mereka di lapangan.
“Pemerintah harus memberi perhatian kepada kelompok-kelompok yang mengorganisasi diri dalam bentuk relawan bencana. Mereka butuh sarana, pelatihan, dan dukungan logistik agar bisa bergerak lebih efisien dan aman,” kata Darlis.
Ia mengkritik pendekatan simbolik yang selama ini diterapkan dalam penanganan relawan. Menurutnya, penguatan kapasitas relawan harus dijamin lewat kebijakan anggaran yang berpihak secara nyata.
“Kalau pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk pelatihan ASN atau pengadaan alat berat, maka seharusnya ada alokasi untuk memperkuat jaringan relawan,” tambahnya.
Di beberapa bencana di Samarinda dan sekitarnya, relawan dari organisasi seperti TAGANA, Mapala, hingga komunitas lokal kerap mengambil peran utama, bahkan sebelum tim resmi tiba. Fleksibilitas dan kesiapan mereka membuat penanganan menjadi lebih cepat dan tepat.
“Jangan melihat mereka sebelah mata. Justru karena kesiapsiagaan dan fleksibilitasnya, relawan sering kali lebih sigap dari perangkat resmi. Maka keberadaan mereka harus diakui sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar pelengkap,” jelasnya.
Darlis menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan relawan akan membentuk sistem kebencanaan yang lebih tangguh dan humanis.
“Saya himbau kepada pemerintah, jangan abaikan mereka. Kita butuh lebih banyak manusia-manusia yang rela mengabdi dengan pendekatan kemanusiaan. Dan itu semua harus dihargai, dibina, dan diberdayakan,” pungkasnya.(ADV)
