Metaranews.co, Samarinda – Program pendidikan unggulan “GratisPol” yang diusung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menuai perhatian tajam.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur pada Senin (2/6/2025), Fraksi Golkar DPRD Kaltim mengingatkan Pemerintah Provinsi agar berhati-hati dan cermat dalam menjalankan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Ranperda RPJMD 2025–2029, anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah menekankan bahwa implementasi GratisPol harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, dengan sasaran utama masyarakat tidak mampu dan pelajar berprestasi.
“Program GratisPol harus betul-betul dapat dilaksanakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Program ini harus mengedepankan prinsip adil dan merata,” ujar Sya’diah.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang untuk mendukung keberlangsungan program tersebut. Syarifatul menegaskan, keuangan daerah perlu disusun secara proporsional agar GratisPol tidak mengganggu program pembangunan lain yang juga prioritas.
“Harus dilakukan perhitungan yang cermat terhadap komponen biaya yang dibutuhkan serta alokasi anggaran yang proporsional terhadap kebutuhan pembangunan secara keseluruhan,” tambahnya.
Fraksi Golkar mendorong agar GratisPol tidak hanya menjadi kebijakan populis semata, melainkan diiringi regulasi yang kuat. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program agar terukur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Program GratisPol harus dipupuk dan diperkuat dengan regulasi daerah agar implementasinya dapat terukur dan disosialisasikan secara terstruktur,” imbuhnya.
GratisPol merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Dalam pelaksanaannya, program ini akan membagikan seragam nasional, sepatu, dan tas kepada 65.004 siswa baru di 447 SMA/SMK/SLB negeri dan swasta di seluruh Kaltim. Atribut akan disalurkan langsung melalui sekolah bagi siswa yang dinyatakan lulus pendaftaran.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyatakan bahwa pembagian seragam ini merupakan bagian dari wujud kepedulian pemerintah terhadap akses pendidikan yang merata. “Seragam sekolah yang dibagikan secara gratis ini adalah seragam nasional yakni putih abu-abu dan pramuka,” jelasnya.
Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan anggaran Rp700 miliar dalam APBD 2025 untuk sektor pendidikan, sebagian di antaranya dialokasikan mendukung GratisPol. Meskipun besarnya anggaran ini menunjukkan keseriusan, DPRD tetap menilai perlunya pengawasan dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaannya.
Program ini juga dirancang untuk membuka akses beasiswa hingga jenjang S2 bagi guru, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan hingga pelosok daerah.
Fraksi Golkar berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi simbolik seperti seragam, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan generasi Kaltim. (ADV)
