Metaranews.co, Samarinda – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur menyampaikan optimisme terhadap kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai peluang besar untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah.
Dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar Senin (2/6/2025), Golkar menekankan pentingnya RPJMD 2025–2029 dirancang secara komprehensif agar Kaltim dapat meraih manfaat maksimal dari kehadiran IKN.
“Kehadiran IKN adalah peluang besar yang harus dikelola dengan cermat. Visi RPJMD Kaltim 2025–2029 harus menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi ini,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Fraksi Golkar mengidentifikasi sembilan peluang strategis yang bisa dioptimalkan melalui sinkronisasi kebijakan antar-pemerintah daerah dan Otorita IKN:
Pertama, pertumbuhan ekonomi melalui investasi dari sektor properti, infrastruktur, transportasi, dan logistik. Kedua, peluang besar bagi UMKM dan industri lokal yang akan terdorong berkat pasar baru yang terbuka di sekitar IKN.
Ketiga, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mengingat IKN dirancang sebagai kota masa depan dengan daya tarik wisata tinggi. Keempat, akselerasi infrastruktur di wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara, Kukar, Balikpapan, dan Samarinda untuk mendukung konektivitas regional.
Kelima, peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, teknologi, dan pelayanan publik, yang bisa menjadi momentum transformasi SDM lokal melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.
Keenam, peluang diversifikasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke ekonomi berbasis jasa dan teknologi ramah lingkungan. Ketujuh, dorongan terhadap tata kelola dan reformasi birokrasi, seiring penguatan sistem digital pemerintahan.
Kedelapan, kesempatan dalam pengembangan agenda lingkungan berkelanjutan sebagai forest city dan model kota hijau nasional. Kesembilan, ekowisata dan konservasi berbasis masyarakat, yang diyakini dapat menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Namun, Fraksi Golkar menegaskan bahwa semua peluang tersebut hanya dapat terwujud bila ada perencanaan yang matang dan koordinasi lintas wilayah serta sektor.
“Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Otorita IKN menjadi syarat utama agar pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah bisa berjalan serasi,” tegas Syarifatul.
Dengan peluang sebesar ini, Fraksi Golkar berharap RPJMD 2025–2029 mampu menjadi peta jalan yang cermat dan visioner dalam menyongsong era baru Kalimantan Timur sebagai pusat peradaban nasional.(ADV)
