Metaranews.co, Samarinda – Di tengah ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap industri tambang, muncul seruan keras dari kalangan legislatif untuk mengubah arah tanggung jawab sosial perusahaan. Syarifatul Sya’diah, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kutai Timur, Berau, dan Bontang, menyuarakan kegelisahan atas program CSR yang dinilai lebih banyak bersifat seremonial daripada membangun fondasi ekonomi baru pascatambang.
“Sudah saatnya perusahaan mulai berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus mengambil sumber daya, tapi juga meninggalkan warisan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Menurut Bendahara Fraksi Golkar itu, kontribusi nyata perusahaan terhadap sektor UMKM di sekitar area operasi masih sangat minim. Padahal, UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi paling tangguh ketika menghadapi tekanan besar seperti pandemi Covid-19.
Ia mengkritik tajam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang selama ini hanya menyentuh permukaan. Sya’diah menilai, dukungan terhadap UMKM seharusnya lebih diarahkan pada pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, akses permodalan, serta digitalisasi dan pemasaran.
Sya’diah mencontohkan produk khas dari Kutai Timur seperti amplang batu bara yang memiliki potensi ekspor jika dibantu dalam pengemasan, branding, dan distribusi. Menurutnya, potensi lokal semacam ini tidak akan berkembang jika dibiarkan berjalan sendiri tanpa sokongan nyata dari perusahaan melalui CSR.
“Produk lokal kita punya keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Tapi kalau dibiarkan bergerak sendiri tanpa dukungan, sulit untuk berkembang lebih jauh. Di sinilah peran CSR seharusnya hadir,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyerukan adanya kemitraan strategis antara perusahaan dan pelaku UMKM untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan setelah era pertambangan usai. Kolaborasi tersebut diyakini menjadi jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.
Dengan desakan ini, DPRD Kaltim berharap perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, melainkan juga berperan aktif dalam transformasi ekonomi daerah. Khususnya, agar masyarakat lokal tetap memiliki penghidupan yang layak saat kegiatan pertambangan berakhir. (ADV)