Metaranews.co, Samarinda – Dalam geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kembali mematangkan satu langkah strategis: pelebaran jalan poros Penajam Paser Utara (PPU) – Paser menjadi dua jalur.
Proyek ini diyakini mampu menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung distribusi logistik dan mobilitas warga di wilayah selatan provinsi.
Rencana pembangunan infrastruktur ini tengah dirancang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), namun suksesnya pelaksanaan proyek tidak hanya tergantung pada komitmen pemerintah provinsi.
Menurut Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, diperlukan sinergi kuat antara Pemprov dan pemerintah kabupaten, khususnya PPU dan Paser.
“Pembangunan jalan poros dua jalur antara PPU dan Paser ini adalah langkah strategis. Namun, perlu ada kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Koordinasi yang baik akan menentukan keberhasilan proyek ini,” ungkap Baharuddin di Samarinda, Rabu (28/5/2025).
Jalan poros yang direncanakan menjadi dua jalur ini merupakan akses vital penghubung antara wilayah selatan Kaltim dan kawasan strategis nasional, termasuk IKN. Dengan prediksi lonjakan kendaraan di masa depan, pelebaran jalan ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan kemacetan dan memangkas waktu tempuh.
Tak hanya itu, jalur ini juga menjadi nadi bagi aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Para pelaku UMKM sangat menggantungkan distribusi produk mereka pada transportasi darat yang efisien dan lancar.
Baharuddin menegaskan bahwa sinergi yang dibutuhkan tak hanya berupa komitmen politik, tetapi juga mencakup teknis perencanaan, penganggaran, dan pelibatan masyarakat. Proyek sebesar ini, lanjutnya, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan suara masyarakat terdampak.
“Sinergi bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi juga dalam tindakan konkret, mulai dari pembebasan lahan hingga pengawasan kualitas pembangunan. Semua pihak harus dilibatkan,” tegas politisi dari Dapil PPU-Paser tersebut.
Ia juga menekankan peran strategis DPRD Kaltim dalam mengawal program ini melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Baharuddin mendorong Pemprov Kaltim agar menyusun anggaran secara realistis dan membuka ruang diskusi bersama DPRD serta pemerintah kabupaten demi penyelarasan program prioritas.
Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra, ia juga berharap pemerintah kabupaten turut proaktif menawarkan skema kolaboratif, termasuk pengajuan dana pendamping atau bagi hasil pembiayaan melalui APBD masing-masing.
Dengan sinergi konkret dan rencana matang, jalan poros dua jalur PPU-Paser diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Kalimantan Timur. (ADV)
