Metaranews.co, Kota Kediri – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri pada Selasa (24/1/23) melantik 138 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.
Penegasan itu disampaikan Pusporini Endah Palupi, Ketua KPU Kota Kediri usai pelantikan anggota PPS di Hotel Lotus Garden. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh komisioner KPU Kota Kediri, Walikota Abu Bakar dan perwakilan Forkopimda.
Palupi menambahkan 138 PPS yang ditunjuk akan tersebar di 46 kecamatan di Kota Kediri, dengan masing-masing 3 PPS di setiap kecamatan. Terjaminnya rekrutmen PPS sesuai aturan, transparan dan mekanisme yang benar. Pendaftaran juga melalui aplikasi Siakba.
Dari 138 PPS yang dilantik, 48,5 persen adalah perempuan, tidak ada satupun penyandang disabilitas. Hingga pendaftaran ditutup, belum ada penyandang disabilitas yang mendaftar. PPS Pemili 2024 bertugas selama 14 bulan sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
“Untuk perwakilan disabilitas sebenarnya sudah kami umumkan dan sudah kami hubungi komunitas disabilitas. Namun seiring berjalannya waktu tidak ada yang mendaftar, kami tetap memberikan akses saat itu kepada penyandang disabilitas, dan tidak ada yang memberikan alasan mengapa tidak ada yang mendaftar ,” kata Palupi.
Terkait pengaduan terhadap PPS yang sudah diangkat dari masyarakat, Palupi menilai hal itu wajar saja. KPU hanya menerima pengaduan terkait rekam jejak PPS.
“Jadi kalau ada PPS yang kita pilih, misalnya ternyata track partnernya kurang bagus, maka bisa diganti. Tapi kalau track record-nya cukup bagus ya lanjut,” ujarnya.
Usia PPS di Kota Kediri berada pada rentang usia 20-50 tahun, sesuai ketentuan 17-55 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah generasi muda dan masih pemula sebagai PPS, serta belum memiliki pengalaman dalam pemilu.
Mereka harus banyak belajar dan bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan wilayahnya. Kelemahan mereka rata-rata masih belum memahami wilayahnya.
“Ini yang lebih kami tekankan, agar PPS paham dengan daerah,” kata Palupi.
PPS juga harus lebih dekat dengan warganya, lebih dekat lagi dengan peserta pemilu yang ada di desanya masing-masing. Juga dengan pejabat di daerahnya.
“Jangan sampai pejabat di daerahnya tidak masuk dalam daftar pemilih. Jadi, ini sangat kita antisipasi,” pungkasnya.
