Metaranews.co, Jakarta – Setelah dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid 10 Desember lalu, Rabu malam (13/12) Musyawarah Nasional Dewan Kesenian dan Kebudayaan 2023 resmi ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Fitra Arda.
Munas yang digelar di Ancol tanggal 10 – 14 Desember itu diikuti oleh 252 Dewan Kebudayaan seluruh Indonesia menghasilkan beberapa usulan diantaranya usulan adanya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
Selain itu terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri dan menteri keuangan diharap bisa menjadi payung hukum sekaligus memfasilitasi transformasi Dewan Kebudayaan dengan segala aspek pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia, sekaligus bisa meningkatkan alokasi anggaran yang berpihak pada pemajuan kebudayaan.
Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri (DK4) Imam Mubarok salah seorang peserta Munas menyatakan, kegiatan tersebut membuka cakrawala berfikir yang visioner, dimana para seniman dan budayawan sangat memiliki ide ide cemerlang yang tertuang dalam munas, terlihat saat sidang komisi berlangsung.
“Bertemu dengan ratusan pengurus Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se-Indonesia, semakin bertambah wawasan dan banyak pemikiran yang akan kita kembangkan di Kabupaten Kediri berbasis kearifan lokal. Pastinya kita segera laporkan kepada Bapak Bupati Kediri dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” jelas Gus Barok, panggilan akrab Imam Mubarok.
Dalam Munas Kesenian /Kebudayaan, DK4 sendiri membawa dua amanat yakni pertama Dewan Kesenian /Kebudayaan DK sebagai Policy Kebudayaan, kedua Kebudayaan masuk dalam RPJPD/RPJMD dengan dasar pokok pokok pikiran kebudayaan daerah.
“Alhamdulillah semua rekomendasi DK4 disetujui, ini nanti akan membawa angin segar bagi regulasi kebudayaan di Kediri Raya. Apalagi Mas Bup sudah membuat tagline Kediri Berbudaya,” ujarnya.
Yang luar biasa lagi, ditambahkan dalam munas ini setiap komisi sepakat adanya Kementrian Kebudayaan.
Dalam rencana tindak lanjut progres Munas Kesenian dan Kebudayaan ini nanti akan digodok di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga amanat munas akan bisa segera di goal kan.
“Dalam upaya pemajuan kebudayaan di daerah, dewan kesenian dan kebudayaan adalah mitra strategis pemerintah, untuk itu dalam rekomendasi yang disebut sebagai ‘resolusi Ancol’ direkomendasikan adanya Dinas Kebudayaan secara mandiri, tidak tergabung dengan dinas lain,” tambahnya.
