Metaranews.co, News – Angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2024 turun 0,56% poin menjadi 9,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (YoY) menurut Badan Pusat Statistika (BPS).
Angka kemiskinan Jatim yang mencapai 9,79% ini menjadi kali pertama berada di bawah 10% selama beberapa tahun terakhir. Tercatat sejak tahun 2020, persentase angka kemiskinan di Jatim selalu berada di atas 10%.
Sebelumnya pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09%, kemudian naik menjadi 11,4% pada 2021. Selanjutnya turun menjadi 10,38% tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35% pada tahun 2023.
Berikutnyaturun signifikan 0,56% poin pada tahun 2024 menjadi 9,79%. Hasil tersebut membuat penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi se-Pulau Jawa.
“BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen. Alhamdulillah ada penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dilansir dari suara.com.
Dengan adanya angka persebut pihaknya optimistis bulan ini bukan turun satu digit, melainkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024.
Ia pun menjelaskan bahwa capaian luar biasa tersebut tidak lepas dari intervensi dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia.
Terdapat iga strategi yang membuat Jatim secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP).
Kemudian, Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan target menurunkan angka kemiskinan berdasarkan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebesar 9,4. Menurutnya, hal itu bisa terwujud karena program masih harus diselesaikan hingga Desember 2024.
“Tahun 2025 memulai dengan program yang baru namun desainnya sudah mulai terlihat. Kita meyakini mampu meraih target RPJPD di tahun 2025 sebesar 9,4 karena pergerakan kita semakin bagus,” tuturnya.
