Metaranews.co, Kabupaten Nganjuk – DPRD Kabupaten Nganjuk menegaskan komitmennya mengawal proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, mengatakan pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan agenda wajib dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan setiap tahun.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Tatit menilai pembahasan bersama antara legislatif dan pemerintah daerah harus dilakukan secara menyeluruh agar hasil evaluasi dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyusunan maupun pelaksanaan APBD pada periode berikutnya.
“DPRD Nganjuk akan mencermati secara detail laporan pertanggungjawaban APBD ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas,” tegasnya.
Saat ini, pembahasan Raperda telah memasuki tahapan penyampaian jawaban Bupati Nganjuk atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Sebelumnya, pemerintah daerah lebih dahulu menyampaikan Raperda beserta nota keuangan pada Senin, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sehari setelahnya.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Nganjuk pada Rabu (10/6/2026), Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan tanggapan resmi terhadap berbagai masukan, saran, dan evaluasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
Bupati yang akrab disapa Kang Marhaen itu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan terus mengarahkan kebijakan anggaran agar memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus didorong melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Di sisi lain, penataan birokrasi juga akan dilakukan agar kinerja pemerintahan semakin efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar.
Kang Marhaen juga memastikan setiap alokasi belanja daerah akan diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.
