Metaranews.co, Kediri – Menindak lanjuti keluhan warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Badas, Kepala Desa Sekoto, serta Aliansi Warga Dusun Genukwatu, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD lantai tiga ruang tersebut membahas tata kelola dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, sekaligus membahas tuntutan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak keberadaan TPA.
Salah satu perwakilan warga, Sulton Rosidin, mengaku belum puas dengan hasil RDP tersebut. Menurutnya, belum ada keputusan konkret yang mampu menjawab tuntutan masyarakat.
“Kami masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan. Untuk langkah selanjutnya, akan kami pikirkan dan koordinasikan kembali bersama masyarakat,” ungkap Sulton usai RDP.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah besaran kompensasi yang dinilai belum layak. Aliansi warga Genukwatu yang mewakili sekitar 200 kepala keluarga (KK) tersebut mengusulkan kompensasi sebesar Rp5 juta per KK setiap tahunnya.
Menurut Sulton, selama kurang lebih 30 tahun terdampak aktivitas TPA, masyarakat belum mendapatkan kompensasi yang dinilai sebanding dengan dampak yang dirasakan.
Selama ini, bantuan dari pemerintah kabupaten disebut masih berupa beras. Bahkan, pada awal pemberian sekitar tahun 2010, warga hanya menerima 5 kilogram beras, kemudian meningkat menjadi 15 kilogram per KK setiap tahun.
Kini, terdapat usulan peningkatan bantuan menjadi 30 kilogram beras per KK per tahun. Namun, bagi warga, usulan tersebut masih belum menjawab tuntutan kompensasi yang mereka harapkan.
“Harapan kami, pihak-pihak terkait bisa mengabulkan permohonan dan perjuangan masyarakat. Kami sudah puluhan tahun merasakan dampak keberadaan TPA, tetapi kompensasi yang diterima masih berupa beras,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Totok menyampaikan, DLH telah mengajukan peningkatan kompensasi berupa beras dari sebelumnya 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK setiap tahun.
Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang disampaikan dalam RDP, terdapat usulan anggaran sekitar Rp983 juta untuk mendukung program kompensasi beras sebesar 30 kilogram tersebut.
“Ini sudah diajukan oleh eksekutif. Kami juga sudah melihat rincian anggarannya. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2027. Kami di Komisi III akan mengawal agar usulan anggaran sekitar Rp983 juta ini bisa disetujui,” jelas Totok.
Ia menambahkan, usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri. Apabila disetujui dalam pembahasan RAPBD 2027, peningkatan bantuan diharapkan dapat direalisasikan pada tahun depan.
Terkait tuntutan warga mengenai kompensasi dalam bentuk uang, Totok mengatakan bahwa aspirasi tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
“Usulan kompensasi uang belum menjadi keputusan dalam RDP kali ini. Sebab usulan tersebut baru muncul saat RDP berlangsung,” ungkapnya.
Melalui RDP tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian atas dampak keberadaan TPA, baik melalui peningkatan kualitas pengelolaan sampah serta kebijakan kompensasi yang memadai bagi warga terdampak.






