Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Afifuddin Muhajir, mengungkapkan kriteria dan kedudukan teologis-organisatoris antara jajaran Syuriyah (Rais Aam) dan Tanfidziyah (Ketua Umum) di tubuh Nahdlatul Ulama.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso, Kediri.
Kiai Afifuddin menegaskan bahwa otoritas tertinggi di dalam tubuh jam’iyah NU sepenuhnya berada di tangan para ulama, yang berada di jajaran Syuriyah.
Mengingat posisinya sebagai pemegang kendali tertinggi, kriteria untuk menjadi jajaran Rais, terutama Rais Aam, tidak bisa sembarangan.
”Yang menjadi rais-rais kemudian (periode berikutnya) seharusnya orang-orang yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, dan seterusnya,” tegas Kiai Afifuddin.
Selain kepakaran ilmu syariat, dia mengingatkan ada unsur lain yang jauh lebih penting, yaitu sifat khasyyah (rasa takut yang mendalam kepada Allah SWT).
Hal tersebut karena secara maknawi, posisi Syuriyah dalam sejarah NU merupakan khalifah atau penerus spiritual langsung dari pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.
“Syuriah pada khususnya sesungguhnya adalah khalifahnya (penerusnya) Asy’ari (Kiai Hasyim Asy’ari). Oleh karena itu, jangan jauh-jauh dari Yasin (Kiai Hasyim), sekurang-kurangnya separuhnya, kalau tidak bisa separuhnya, seperempatnya sekalian,” tuturnya.
Di sisi lain, Kiai Afifuddin juga menjelaskan bagaimana mendudukkan posisi Ketua Umum Tanfidziyah dalam struktur NU.
Jika Syuriyah adalah pelanjut langsung keilmuan dan perjuangan Mbah Hasyim, maka Ketua Umum Tanfidziyah bergerak sebagai pelaksana teknis organisasi.
”Dan siapapun yang menjadi ketua umum sesungguhnya adalah penggantinya yayasan itu,” ujar Kiai Afifuddin.
Meskipun posisi kharismatik Mbah Hasyim sebagai Waliyyul Akbar tidak dapat diwariskan kepada siapapun, Kiai Afifuddin mengingatkan bahwa siapa pun duet pemimpin yang terpilih menjadi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga khittoh NU.
Di mana pemimpin NU harus memastikan organisasi tetap bergerak sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan), dan tidak terseret kembali menjadi partai politik praktis.
