Metaranews.co, Jawa Timur – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur akan membuat posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) di setiap kota dan kabupaten di Jatim.
Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto mengatakan, posko aduan itu nantinya akan menampung laporan terkait THR yang belum cair.
“Dalam waktu dekat akan kami buatkan posko pengaduan. Hanya saja, jadwal pastinya kami belum mengetahui. Masih harus koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Masih menunggu petunjuk dari kementerian. Tetapi di internal kami sudah siapkan,” kata Sigit Priyanto, dikutip suara media patner metaranews.
Nantinya, posko THR itu akan melibatkan seluruh dinas ketenagakerjaan di 38 kabupaten/kota di Jatim. Termasuk melibatkan BLK yang dimiliki Disnakertrans Jatim.
“Nanti di BLK itu ada pengawas ketenagakerjaan kita. Mereka akan berkolaborasi dengan mediator di dinas tenaga kerja di daerah tersebut,” ungkapnya.
Namun, ia meminta agar pelaku usaha bisa memberikan hak karyawan berupa THR sesuai regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017/2024, Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.
Bagi karyawan swasta, pencairan THR 2025 oleh perusahaan wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Artinya, THR karyawan swasta diharapkan cair maksimal tanggal 24-25 Maret 2025. Meski begitu, penyaluran THR bagi karyawan swasta tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan.
“Sehingga para pekerja dapat menikmati tunjangan hari raya bersama keluarganya. Saya berharap sih tahun ini tidak ada laporan keterlambatan pemberian THR. Tetapi, walaupun ada, harus ada komunikasi antara pemilik usaha dan para pekerja,” katanya lagi.
Sigit mengungkapkan, pada 2024 ada sekitar 30 laporan soal THR se-Jatim yang masuk ke Disnakertrans Jatim. Hanya saja, saat mereka ingin melakukan pendataan dan mendatangi perusahaan untuk melakukan mediasi, alamat perusahaan salah atau sudah pindah. Ada juga yang kantornya berada di luar Jatim.
Karena itu, ia meminta kepada para pekerja yang ingin melakukan laporan, agar memberikan alamat yang sesuai dengan alamat kantor saat ini. “Pengadunya juga harus yang jelas. Jadi, kami di Disnakertrans ini bisa untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kami menjadi penengah antara pekerja dan perusahaan,” ucapnya.
Namun secara keseluruhan, permasalahan THR 2024 lalu telah selesai. Beberapa perusahaan yang dilaporkan sudah membayar hak karyawan berupa THR.
“Ada memang yang terlambat bayar THR. Tapi, semua sudah selesai. Perusahaan sudah membayarkan THR karyawannya,” tegasnya.
Ia meminta kepada pelaku usaha untuk membayar THR tepat waktu. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditegaskannya, bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR karyawan sesuai dengan regulasi yang ada, akan dikenakan sanksi.
“Biasanya kalau ada laporan, kami akan panggil pengusaha yang bersangkutan. Tetapi, kalau tidak kooperatif, kami akan berikan surat secara tertulis. Paling terakhir kami berikan sanksi administratif. Tetapi, ini paling kita hindari. Dua tahun lalu pernah kami keluarkan sanksi administratif. Ada di Batu dan Surabaya,” katanya.
