Metaranews.co, News – Perppu Cipta Kerja atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja gagal disahkan. Sempat jadi kontroversi, apa saja sih manfaatnya jika sudah sah?
Untuk diketahui, pada Rapat Pleno Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 pada Kamis (16/02/2023) belum mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Lalu, seberapa pentingkah peraturan ini untuk negara dan juga masyarakat? Beberapa tokoh menyebutkan, ada manfaat jika nantinya Perppu ini disahkan menjadi UU..
Perppu Cipta Kerja Disebut Berikan Banyak Kemudahan
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum dan Akademisi Faisal Santiago berpendapat, meski DPR menunda pengesahan Perppu menjadi undang-undang ini pada sidang kali ini, namun keputusannya masih ditunggu pada sidang DPR berikutnya.
Menurut Faisal Santiago, banyak kemudahan yang akan diberikan kepada masyarakat dan investor jika Perppu Ciptaker ini disahkan menjadi undang-undang, seperti kegiatan usaha dan investasi yang akan difasilitasi.
Perppu Ciptaker merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan kepastian hukum,” kata Faisal Santiago, Senin (20/2/2023).
Menarik Investor
Dia menegaskan, Perppu Cipta Kerja bisa mengundang investor mengingat adanya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan mendorong terciptanya lapangan kerja di Indonesia.
“Selain itu, berbagai kemudahan juga telah diberikan kepada masyarakat untuk berusaha, seperti perizinan dan pendirian badan usaha, stimulus dan kemudahan bagi UMKM, serta adanya pemberian dan percepatan sertifikasi halal yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha,” lanjut Prof. Faisal.
Melihat banyaknya manfaat Cipta Kerja, Faisal berharap DPR bisa mengesahkan Perppu menjadi undang-undang pada sidang berikutnya.
“Saya berharap pada sidang berikutnya Perppu Cipta Kerja bisa disahkan DPR menjadi undang-undang,” kata Prof Faisal.
Cegah Krisis Ekonomi
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga berharap DPR menyetujui Penetapan Perppu Ciptaker menjadi undang-undang.
Menurut Menko Perekonomian, penerbitan Perppu Cipta Kerja sangat mendesak dan penting dalam mencegah krisis ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal dan dunia usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan tenaga kerja.
“Pemerintah menghadapi situasi dan kondisi serta dinamika global dan nasional serta kepastian hukum atas UU Cipta Kerja yang akan sangat berdampak pada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga Hartarto.
Seperti diketahui, hasil rapat paripurna antara Pemerintah dan Badan Legislatif (Baleg) DPR, peraturan ini meraih dukungan mayoritas fraksi di DPR.
Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi menyatakan dukungan dan hanya dua fraksi yang menolak Perppu ini.
Meski belum disahkan dalam masa uji coba ini, rencananya akan disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai pada pertengahan Maret 2023.
