Metaranews.co, News – Perpu Cipta Kerja banyak dapat penolakan masyarakat. Pemerintah tetap gas!
Bahkan, pihak pemerintah menyebut jika Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia.
Dirinya juga tidak mau ambil pusing dengan penolakan yang banyak disuarakan sejumlah pihak.
“Kalau ada satu atau dua yang masih mengomel, biarlah. Kami akan tetap jalan karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membangun perekonomian Indonesia yang baik, adalah cita-cita pemerintah saat ini,” ujar Bahlil dalam acara Tantangan Ekonomi yang ditayangkan di kanal YouTube MetroTV pada Selasa (10/1/2022) malam
Bahlil menyinggung UU Cipta Kerja sebelum diganti dengan Perpu Cipta Kerja yang menurutnya mendorong peningkatan capaian investasi di Indonesia.
Hal itu terlihat dari catatan Kementerian yang menunjukkan tren peningkatan investasi dari tahun 2019 hingga 2022. Yakni Rp 809,6 triliun pada tahun 2019 lalu menjadi Rp 826,3 triliun pada tahun 2020.
Tren kenaikan ini akan berlanjut di tahun 2021 yang bernilai Rp901,02 triliun. Sedangkan pada 2022, dengan target Rp 1.200, Bahlil mengatakan telah merealisasikan Rp 892,4 triliun dari Januari hingga September.
Namun untuk hasil akhir, dia belum bisa mengungkapkan karena datanya masih dalam proses.
“Sebelum ada Perpu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja adalah tindakan berani Presiden Jokowi. Karena jujur kita ahli membuat undang-undang tapi tidak ahli dalam melaksanakannya. Makanya 79 undang-undang yang ada disederhanakan menjadi Omnibus Law,” kata Bahlil.
Banyak Pertentangan
Sebelumnya, kelompok-kelompok yang tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Pekerja, dan Serikat Tani akan menggelar aksi demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja di Istana Negara pada Sabtu, 14 Januari 2023. Demonstrasi dimulai pukul 09.30 – 12.00 WIB.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, setidaknya ada sembilan persoalan inti dalam Perpu Cipta Kerja.
Peraturan yang akan menggantikan UU Cipta Kerja itu ditandatangani dan diterbitkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada akhir tahun lalu.
“Sembilan isu itu meliputi penetapan upah minimum, outsourcing, pesangon, tenaga kerja kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja asing atau TKA, sanksi pidana, pengaturan waktu kerja, dan cuti,” ujar Said terkait penolakan buruh terhadap Perpu Cipta Kerja. melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 10 Januari 2023 melansir Tempo.co
Perpu Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah memang pro kontra di masyarakat. Ada yang setuju bahkan tak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan.
Bagi pemerintah, Perpu Cipta Kerja hadir untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Namun, hal tersebut tampaknya dipikirkan berbeda oleh masyarakat.
