Metaranews.co, Samarinda – Persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal di dua wilayah pedalaman Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.
Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menyebut Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai “juara satu dari bawah” dalam peringkat IPM, dan meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
“Kubar dan Mahulu itu juara satu dari bawah untuk IPM. Padahal kita ingin posisi di atas nasional,” kata Ekti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Menurut Ekti, dua sektor utama yang harus segera disentuh untuk mengangkat IPM adalah pendidikan dan kesehatan. Ia mendorong agar RPJMD lima tahun ke depan menempatkan kedua sektor tersebut sebagai prioritas utama pembangunan.
“Visi-misi itu indikatornya pasti terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu yang kita minta ditargetkan,” ujarnya menekankan.
Sebagai wujud nyata dari RPJMD tersebut, Pemprov Kaltim merancang pembangunan sekolah unggulan di tiap kabupaten/kota. Untuk Kubar dan Mahulu, masing-masing akan dibangun satu sekolah unggulan. Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari pembebasan lahan hingga operasional penuh pada tahun 2029.
“Targetnya, semua 10 kabupaten/kota di Kaltim harus punya. RPJMD itu kan lima tahun. Mungkin 2026 pembebasan lahan, 2027 mulai pembangunan, 2028 pengisian, 2029 baru beroperasi,” jelas Ekti.
Selain sektor pendidikan, Pemprov juga memprioritaskan pembangunan rumah sakit di dua wilayah tersebut. Pemerintah kabupaten setempat kini tengah mengurus pembebasan lahan yang dibutuhkan, dengan estimasi kebutuhan lahan sekitar 20 hingga 30 hektare.
“Khusus rumah sakit, memang butuh lahan besar. Tapi teknisnya itu dari Pemkab masing-masing,” ungkapnya.
Ekti berharap pembangunan sekolah dan rumah sakit ini tidak sekadar janji rencana, melainkan menjadi solusi konkret yang mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di pedalaman. Menurutnya, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus segera ditutup agar semua masyarakat Kaltim merasakan dampak pembangunan secara merata.(ADV)
