Metaranews.co, Jatim– Adanya wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo membuat mahasiswa di Jawa Timur turut geram.
Gelombang aksi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi ini tak hanya terjadi di Jakarta. Sejumlah kota di Jawa Timur juga turut meramaikan demontrasi 11 April 2022. Seperti di Surabaya, Malang, Kediri, dan Blitar.
GMNI Malang Tolak Presiden 3 Periode dan Minta Copot Menteri
Aksi protes di Kota Malang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang menyuarakan tentang penolakan perpanjanga jabatan Presiden Jokowi. Mereka membentangkan yang salah satunya berbunyi “Hentikan Konspirasi Masa Jabatan 3 Periode, Copot Menteri Kinerja Buruk”.
Tak hanya itu, GMNI Malang juga mengkritisi secara satire pemerintah pusat dengan poster bertuliskan “Maaf Stok Minyak Goreng Kosong, Sama Kayak Otak Pemerintah Yg Kosong”.
Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi menilai wacana penundaan pemilu telah menyalahi konstitusi. Dia juga mengatakan, penundaan pemilu untuk kepentingan memperpanjang masa jabatan juga akan merusak nilai demokrasi.
“Setiap lima tahunan harus sesuai konstitusi, diadakan pemilu untuk pergantian legislatif dan eksekutif. Itu momentum demokrasi, negara kita negara demokrasi dan sudah seharusnya pemilu dilakukan karena itu suatu kewajiban,” ucapnya.
Mahasiswa Kediri Kritisi Juga Kenaikan Minyak Goreng
Begitu pula yang ada di Kota Kediri, Aliansi mahasiswa PSDKU Universitas Brawijaya Kediri turut mengkritik pemerintah dengan berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri.
Riski Fadilan koordinator aksi mengatakan bahwa aksi ini karena kekecewaannya terhadap pemerintah yang tak sanggup membuat harga minyak goreng stabil. Pemerintah justru menaikkan hargaminyak goreng.
“Menuntut adanya subsidi Migor serta pendistribusian yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, isu yang tak terlewat juga dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Menolak penundaan Pemilu dengan krisis ekonomi dan negara yang carut marut,” imbuh mahasiswa UB Kediri itu.
Tak luput juga, massa di Kediri menilai pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) belum diperlukan. Semestinya, kata Riski, pemerintah harus konsentrasi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Mengingat masih banyak pekerjaan rumah pemerintah saat ini, serta perlu adanya pengkajian ulang undang-undang IKN termasuk pada pasal bermasalah dan dampak aspek yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, ekonomi, sosial, ekologi, politik serta kebencanaan,” pungkas Riski.
Sedangkan, mahasiswa di Blitar sampai membakar ban untuk menyuarakan aksinya. Mereka juga menolak beberapa isu, seperti penundaan pemilu 2024 hingga harga minyak goreng yang naik tajam.
