Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Sejumlah tokoh muda Nahdliyin yang tergabung dalam Forum Gawagis Nusantara, Majelis Kaum Muda NU Mataraman, dan elemen pemuda NU menyampaikan sejumlah gagasan strategis terkait arah organisasi di Munas Konbes NU, Kediri.
Gagasan tersebut disampaikan dalam forum yang berlangsung di BLKK Tabassam Al Fallah, Dusun Tanjang, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.
Dalam pertemuan tersebut, peserta menyoroti pentingnya penguatan kemandirian ekonomi jam’iyah, penguatan peran ulama dalam struktur organisasi, serta perlunya menjaga hubungan yang proporsional antara NU dan kekuasaan.
Pengurus Ponpes Darul Hikam Joresan Ponorogo yang juga perwakilan Forum Gawagis Wilayah Mataraman Barat, Nabil Hasbullah, menilai potensi ekonomi warga NU yang jumlahnya sangat besar perlu dikelola secara lebih sistematis dan terukur.
Menurutnya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terpusat melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemandirian organisasi.
”Potensi zakat dan sedekah warga NU sangat besar. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh umat dan organisasi,” ujar Gus Nabil, Minggu (21/6/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pendataan warga, serta pemetaan potensi ekonomi di berbagai daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
Senada dengan itu, Perwakilan Pemuda NU, Rendra Setiawan atau Gus Rendra, menyebut kemandirian ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kemandirian organisasi dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, penguatan sistem ekonomi internal dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, dan memperkuat kapasitas pelayanan organisasi kepada warga.
Selain isu ekonomi, Forum Gawagis Nusantara turut menyampaikan sikap terkait pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Mereka menyatakan dukungan agar forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut dapat diselenggarakan di Ponpes Lirboyo, Kediri.
Forum tersebut juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap wacana perubahan aturan organisasi yang berkembang menjelang muktamar.
Di antaranya terkait posisi Syuriyah dalam struktur kepemimpinan NU, dan wacana zonasi dalam mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurut peserta forum, peran Syuriyah sebagai otoritas keagamaan dalam NU perlu tetap dijaga sesuai tradisi dan ketentuan organisasi.
Di sisi lain, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga marwah ulama di tengah dinamika politik nasional. NU dinilai perlu terus berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kehilangan independensi organisasi.
”Kami tidak sedang berbicara soal figur, tetapi tentang sistem yang akan menjaga keberlanjutan NU ke depan,” pungkas Gus Rendra.
