Buruh di Jombang Soroti 12 Jam Kerja, Minta UMK 2027 Naik Lebih dari 10 Persen

Foto: Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang./Karimatul Maslahah/

Metaranews.co, Kabupaten Jombang – Puluhan buruh mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (16/11/2026).

Selain menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027, mereka mendesak pemerintah mengusut dugaan praktik kerja berlebihan di sejumlah perusahaan.

Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan dua persoalan utama, yakni belum adanya kepastian aturan penetapan upah minimum tahun depan serta dugaan penerapan jam kerja hingga 12 jam sehari oleh perusahaan outsourcing.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hadi Purnomo, mengatakan hingga saat ini kalangan pekerja masih menunggu kepastian regulasi yang akan menjadi acuan penetapan UMK 2027.

Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kejelasan agar pekerja memiliki gambaran mengenai besaran kenaikan upah yang akan diberlakukan tahun depan.

“Kami meminta kejelasan terkait kenaikan upah tahun 2027. Karena sampai saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas mengenai penetapan upah,” ujar Hadi di sela-sela aksi.

Terkait besaran kenaikan, massa buruh mengusulkan UMK Jombang naik minimal 10 persen dari nilai saat ini yang berada di kisaran Rp3,3 juta.

Meski demikian, angka 10 persen tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Karena itu, buruh berharap pemerintah mempertimbangkan kenaikan yang lebih besar.

“Kalau bicara upah layak, sesuai dengan KHL, kami meminta kenaikan 10 persen. Sebenarnya upah layak itu lebih dari 10 persen,” tegasnya.

Selain persoalan kesejahteraan, massa aksi turut menyoroti dugaan pelanggaran ketentuan waktu kerja oleh perusahaan outsourcing. Mereka mengungkap adanya perusahaan yang diduga mempekerjakan karyawan hingga 12 jam dalam sehari.

Buruh mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang segera turun tangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dilaporkan menerapkan jam kerja tersebut.

Hadi menilai, penerapan jam kerja hingga 12 jam sehari berpotensi menjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja. Terlebih, jika kebijakan tersebut diberlakukan kepada buruh perempuan yang juga memiliki hak perlindungan dalam hubungan kerja.

Tak hanya meminta pemeriksaan, pihaknya juga mempertanyakan keberadaan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) yang berkaitan dengan penerapan jam kerja tersebut di lingkungan Disnaker Jombang.

“Perusahaan, terutama outsourcing, yang mempekerjakan karyawannya sampai 12 jam kerja harus ditindak tegas. Bagi kami, itu merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia, terutama buruh perempuan,” pungkasnya.

Pos terkait