Pemerintah Godok Kenaikan UMP 2023

Metaranews.co, Nasional – Pemerintah saat ini tengah membahas kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Rencananya kenaikan akan diputuskan pada November 2022.

Dalam pembahasan tersebut masing-masing pihak yakni pemerintah, pengusaha dan buruh akan merekomendasikan upah minimum, hingga ditentukan seberapa besar kesepakatannya.

Diketahui, sejak pandemi Covid-19, pemerintah belum menaikkan upah minimum 2021 karena pandemi, sedangkan untuk upah minimum 2022 pemerintah menaikkan rata-rata 1,09 persen. Peningkatan tersebut disebabkan melemahnya beberapa sektor akibat pandemi, serta protes dari kelompok buruh.

Dikutip CNBC Indonesia informasi kenaikan UMP itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Adi Mahfudz.

Dewan Pengupahan Nasional telah menggelar rapat paripurna yang menyepakati beberapa pembahasan termasuk batas waktu penetapan UMP dan UMK.

Sementara pengusaha meminta kenaikan upah dengan mengacu pada besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hal ini harus diperhatikan karena penting dan menunjukkan kenaikan sekitar empat sampai lima persen.

Kelompok pekerja meminta kenaikan upah 13 persen, berdasarkan perhitungan inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengamat menilai kenaikan upah berada pada kisaran delapan hingga 10 persen. Angka ini dihitung dari tingkat inflasi yang cukup tinggi, meski besarnya pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan melambat.

Untuk diketahui berikut ini UMP tahun 2022, hal ini  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.