Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Ratusan massa dari sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Kediri Raya (Akar) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Rabu (13/5/2026).
Kedatangan massa aksi ini untuk menagih komitmen Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, terkait penanganan dugaan rekayasa rekrutmen perangkat desa tahun 2023.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemkab Kediri bertindak serius terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik suap dan manipulasi pengisian perangkat desa.
Kasus tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Salah satu peserta aksi, Ander Sumiwi, mengatakan masyarakat hanya ingin memastikan komitmen kepala daerah terhadap pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya.
“Teman-teman di sini cuma menagih janji dan komitmen, sehingga masyarakat harus tahu apakah pemimpin kita ini komitmen pada apa yang sudah diucapkan,” ujar Ander dalam orasinya.
Ia menyebut perkara yang tengah disidangkan di Surabaya telah memunculkan sejumlah alat bukti dan fakta persidangan yang menyeret beberapa pihak, termasuk kepala desa.
Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan dan masyarakat yang merasa dirugikan dalam rekrutmen perangkat desa dipersilakan menempuh jalur hukum.
“Kalau pun hari ini teman-teman demo tidak ditemui, hukum tetap berjalan di koridornya. Kebenaran mencari jalannya sendiri,” katanya.
Dalam aksinya, massa juga menyinggung pernyataan Mas Dhito, yang sebelumnya disebut berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan suap pengisian perangkat desa.
Bahkan, demonstran menyebut Bupati Kediri pernah menyatakan siap mengantar langsung oknum yang terlibat ke Polda Jatim.
Selain menagih komitmen tersebut, massa mendesak adanya transparansi dalam pengusutan perkara.
Mereka mencurigai adanya keterlibatan pihak lain setelah fakta persidangan mengungkap dugaan aliran uang kepada oknum camat.
Aksi sempat memanas saat massa gagal menemui Mas Dhito. Demonstran bahkan berupaya membakar ban bekas sebagai bentuk kekecewaan. Namun, aparat kepolisian segera mengamankan ban tersebut sehingga situasi tetap kondusif.
Karena tidak berhasil menemui Bupati Kediri, massa akhirnya membubarkan diri.
Meski demikian, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah daerah.
