Metaranews.co, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak mengoptimalkan potensi desa, kelurahan, dan pondok pesantren untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Seluruh entitas tersebut disiapkan masuk dalam skema program strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah itu mengemuka saat Bupati Jember Muhammad Fawait menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan di Lobi Kantor Pemkab Jember, Sabtu (21/11/2026).
Pertemuan tersebut juga melibatkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren untuk membahas potensi pengembangan ketahanan pangan berbasis komunitas.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menegaskan, Pemkab Jember akan mengajukan sebanyak mungkin desa, kelurahan, dan pondok pesantren agar dapat mengikuti program tersebut. Namun, penetapan penerima program tetap menjadi kewenangan kementerian setelah melalui proses verifikasi.
“Kami akan mengajukan sebanyak-banyaknya, baik untuk seluruh desa, kelurahan, maupun pondok pesantren. Selanjutnya, tentu dilakukan verifikasi dan menjadi kewenangan kementerian untuk menentukan,” tegas Gus Fawait.
Menurutnya, Jember memiliki potensi besar untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Selain sektor pertanian, keberadaan ribuan pondok pesantren dengan jaringan kelembagaan yang tersebar di berbagai wilayah menjadi kekuatan tersendiri dalam mengembangkan produksi pangan berbasis masyarakat.
Pemkab Jember juga membuka peluang pengembangan program di kawasan pedesaan dan pesisir. Sektor perikanan serta pemberdayaan masyarakat kampung nelayan menjadi bagian dari potensi yang diusulkan agar dapat terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan berbagai bentuk dukungan pemerintah pusat bagi desa dan pondok pesantren. Dukungan itu meliputi pelatihan teknis, bantuan sarana, hingga program pemberdayaan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Gus Fawait menilai, pertemuan langsung antara pemerintah pusat dan para pengasuh pesantren penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme program. Dengan demikian, pemerintah desa dan pengelola pesantren dapat mempersiapkan proposal serta persyaratan administrasi sebelum proses verifikasi.
“Atas nama Bupati Jember, saya tentu bahagia. Mudah-mudahan ke depan program-program Presiden bisa langsung dirasakan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember,” ungkapnya.
Pemkab Jember berharap keterlibatan desa, kelurahan, dan pesantren dalam program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pesantren diharapkan mampu mengembangkan kegiatan produktif yang mendukung kemandirian lembaga sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jember menyatakan siap mengawal koordinasi lintas sektor agar usulan daerah dapat diproses sesuai mekanisme kementerian. Sinergi pemerintah pusat, daerah, desa, dan pesantren diharapkan menjadi pintu masuk bagi percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan di Jember.
“Intinya, dengan komunikasi yang baik, insyaallah program-program ini akan mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya kalangan pesantren,” pungkasnya.(ADV)






