Metaranews.co, Kediri- Pedagang Kaki Lima (PKL) kian menjamur di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri. Pasalnya, awal dibangun paguyuban yang hanya berjumlah 2 paguyuban PKL kini bertambah mencapai 6 paguyuban. Masing-masing paguyuban beranggotakan ratusan pedagang.
Tentu ini menjadi kekhawatiran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, terkait penataan kawasan wisata SLG dari potensi semrawut dan kumuh. Akhirnya disepakati ratusan PKL di kawasan tersebut, bakal ditertibkan pada awal tahun 2023, mendatang.
Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemkab Kediri Dyah Saktiana, mengungkapkan penataan PKL di kawasan SLG ini semakin hari semakin rumit. Pedagang baru bermunculan secara terus-menerus, hingga kini mencapai lebih dari 900 pedagang yang ada di kawasan tersebut.
“Di situ ada paguyuban Pasar Tugu, Car Free Day (CFD), Menang Jaya, Kertajaya, ada lagi baru yang sudah membuat surat. Katanya pecahan daripada paguyuban Kertajaya, lokasinya di depan Indomaret. Kemudian berada di selatan lapangan, juga pecahan dari Menang Jaya dan Kertajaya,” ungkap Dyah, saat ditemui metaranews.co.
Dyah menyebut dari hasil pendataan PKL baru di kawasan SLG Kediri ini, 30 persen bukanlah warga Kabupaten Kediri. Mereka datang sebagai pedagang, yang mulanya sering berpindah tempat hiburan pesta rakyat.
Maka apabila dibiarkan, ratusan pedagang ini berpotensi menimbulkan kesmrawutan dan sampah berceceran di kawasan wisata SLG. Relokasi pun telah disediakan oleh Pemkab, namun hanya untuk sebanyak 400 pedagang, diprioritaskan 2 paguyuban Pasar Tugu dan CFD.
Sementara jelang akhir tahun ini, selama 3 bulan kedepan Pemkab terus melakukan sosialisasi kepada para PKL. Paling tidak mereka siap ketika tahun 2023 mendatang, kawasan SLG harus steril dari PKL.
“Dulu mereka berjualan dimana, silahkan kembali ke tempat mereka berjualan. Direlokasi hanyalah paguyuban Pasar Tugu dan CFD sekitar 400 pedagang,” jelasnya.
Namun tidak menutup kemungkinan juga Pemkab Kediri, bakal mencarikan solusi bagi ratusan PKL yang tidak mendapat tempat relokasi.
“Barangkali ada lokasi aset Pemkab, bisa digunakan fasilitas berjualan PKL, ini masih kita cari. Namun kalau belum ketemu lokasi, mereka harus kembali ke asalnya,” pungkasnya.
