Metaranews.co, Kota Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menandai keberhasilan ke-12 secara berturut-turut bagi Pemprov Kaltim, dalam mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian tersebut.
Ia menilai bahwa keberhasilan ini merupakan tradisi baik yang harus dijaga dan dipertahankan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Kami dari Fraksi PKS mengucapkan selamat atas predikat WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut. Artinya, ini sudah menjadi tradisi baik yang harus kita jaga,” ujar Firnadi usai Rapat Paripurna ke-14 di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Namun, Firnadi juga mengingatkan bahwa meskipun memperoleh opini WTP, terdapat sejumlah catatan dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti.
Firnadi menekankan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan atas temuan-temuan tersebut dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur.
“Seperti yang disampaikan, tetap ada catatan yang perlu dievaluasi yang telah disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti, sebagai langkah penyempurnaan apa yang telah dicapai,” tambahnya.
Menurut Firnadi, Pemprov Kaltim harus serius dalam menanggapi rekomendasi BPK.
Pihaknya mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan catatan segera melakukan evaluasi, dan melaksanakan rekomendasi tersebut untuk menyempurnakan laporan keuangan.
“Pemprov Kaltim harus serius, mengerahkan seluruh OPD yang ada catatan, agar evaluasi ditindaklanjuti dan rekomendasi dilaksanakan, sehingga menyempurnakan laporan kita,” tegas Firnadi.
Dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim yang digelar pada Jumat (23/5/2025), BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim, termasuk persoalan pada program Beasiswa Kaltim Tuntas.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pencapaian opini WTP ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Seno Aji menekankan bahwa pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama.
“Tujuan utama tetap pelayanan masyarakat yang prima. WTP ini bukan akhir, melainkan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Seno Aji.
Dengan pencapaian WTP ke-12 ini, diharapkan Pemprov Kaltim terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK demi perbaikan berkelanjutan. (ADV)
