Metaranews.co, Kota Kediri – Polres Kediri Kota mengungkap dua jenis tindak pidana, yakni pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Dalam pengungkapan kasus curanmor, polisi mengamankan empat tersangka berinisial W, Y, V, dan S. Sementara dalam kasus penyalahgunaan Pertalite, polisi mengamankan seorang pria asal Kecamatan Grogol., Kabupaten Kediri.
Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menjelaskan, terkait curanmor para pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya. Sebagian kendaraan menjadi sasaran karena kunci kontak masih tertinggal atau menempel pada kendaraan.
Dalam kasus ini kata Wisnu Modusnya yakni dengan memberikan informasi tidak benar kepada korban untuk membuat korban meninggalkan sepeda motornya. Ketika korban menjauh, pelaku langsung membawa kendaraan tersebut.
“Para pelaku tidak menggunakan kunci T ataupun merusak kunci kontak kendaraan. Rata-rata kendaraan yang menjadi sasaran ditinggalkan pemiliknya dengan kunci masih menempel,” ungkap Wisnu.
Dari empat perkara tersebut, polisi mengamankan empat unit sepeda motor hasil pencurian. Seluruh kendaraan masih dalam kondisi utuh karena belum sempat dijual kepada penadah maupun dibongkar untuk diambil komponennya.
Empat tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam konferensi pers, Kapolres juga menyebut penerapan Pasal 477 dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara. Namun, rincian penerapannya terhadap masing-masing tersangka perlu dipastikan lebih lanjut.
Selain curanmor, polisi juga mengungkap penyalahgunaan Pertalite bersubsidi yang dilakukan seorang pria asal Kecamatan Grogol. Praktik tersebut diduga telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan satu unit mobil pribadi jenis Daihatsu Xenia tanpa modifikasi tangki. Ia memanfaatkan empat barcode Pertamina dan mengganti pelat nomor kendaraan sesuai data kendaraan yang terdaftar pada masing-masing barcode agar dapat melakukan pengisian BBM secara berulang di sejumlah SPBU.
Setelah mengisi Pertalite, pelaku membawa mobil ke rumahnya. BBM yang berada di dalam tangki kemudian disedot menggunakan selang dan dipindahkan ke sejumlah wadah untuk dijual kembali kepada pengecer di pinggir jalan.
Polisi memperkirakan pelaku dapat mengumpulkan hingga 200 liter Pertalite setiap hari. Dengan mengambil keuntungan sekitar Rp1.000 per liter, pelaku memperoleh sekitar Rp200 ribu sehari atau mencapai Rp6 juta dalam sebulan.
Wisnu mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli anggota kepolisian di sejumlah SPBU untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Saat melakukan pemantauan, petugas mencurigai sebuah mobil yang berulang kali datang untuk mengisi Pertalite di wilayah hukum Polres Kediri Kota.
Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut setelah selesai melakukan pengisian. Dari pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah botol bekas air mineral yang diduga digunakan untuk menampung Pertalite hasil pengisian berulang.
Dari kasus tersebut, polisi mengamankan tiga galon berukuran 15 liter berisi Pertalite, 12 botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter yang juga berisi Pertalite, serta 99 botol kosong dengan ukuran serupa.
Barang bukti lainnya berupa satu selang air sepanjang 170 sentimeter, empat jeriken Pertamina, satu unit mobil Daihatsu Xenia, satu STNK, empat barcode Pertamina, dan satu telepon seluler milik pelaku.
Menurut Wisnu, berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku penyalahgunaan Pertalite menjalankan aksinya seorang diri. Meski demikian, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, terutama pengecer yang menerima pasokan BBM tersebut.
“Kita nanti akan tetap melakukan penggeledahan terhadap pengecer-pengecer ini. Kita akan melakukan pemeriksaan sejauh mana mereka terlibat di dalam tindak pidana penyaluran itu,” jelasnya.
Untuk kasus penyalahgunaan Pertalite, pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
