Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, yang semakin dipenuhi sampah mendapat perhatian DPRD Kabupaten Kediri. Menindaklanjuti aduan masyarakat, Komisi III DPRD turun langsung meninjau lokasi, Senin (9/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, anggota dewan melihat kondisi tumpukan sampah yang kian menggunung dan menilai kapasitas TPA satu-satunya di Kabupaten Kediri itu mulai mendekati batas penampungan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan, mengatakan sidak dilakukan setelah pihaknya menerima surat pengaduan warga terkait dampak keberadaan TPA, termasuk persoalan lingkungan dan permintaan peningkatan kompensasi.
“Kami hari ini datang untuk melihat langsung realita kondisi TPA Sekoto. Beberapa hari lalu ada keluhan dan surat dari masyarakat yang masuk kepada kami terkait keberadaan TPA ini,” kata Pendiwan.
Menurutnya, kapasitas TPA yang semakin penuh perlu segera dicarikan solusi jangka panjang. Pemerintah daerah diminta mulai mempertimbangkan kemungkinan perluasan area maupun pemindahan lokasi.
Keluhan bau tidak sedap juga menjadi perhatian, terutama saat musim hujan. Meski jarak TPA dengan permukiman warga berkisar satu hingga 1,5 kilometer, dampak yang dirasakan masyarakat tetap perlu dievaluasi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan warga terdampak, pemerintah desa, kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi terkait.
“Habis ini nanti akan dilaksanakan tindak lanjut untuk RDP dengan semua pihak. Semoga bisa terselesaikan secepatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, menyebut terdapat dua persoalan utama yang dikeluhkan warga, yakni pengelolaan sampah dan kompensasi.
Dari sisi operasional, penumpukan sampah salah satunya dipicu keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat. Ditambah keterbatasan jumlah alat berat, proses pemindahan dan penataan sampah belum bisa berjalan maksimal.
“Keterlambatan atau kekurangan BBM dan alat berat ini mohon dicatat untuk diagendakan dalam pertemuan berikutnya. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi TPA,” ungkap Suprayitno.
Warga juga mengeluhkan bau sampah yang semakin menyengat saat musim hujan. Selain itu, masyarakat Dusun Puhrejo menyoroti kekhawatiran terhadap aliran limbah TPA menuju sungai. Sementara di Dusun Genukwatu, aktivitas kendaraan pengangkut sampah sempat berdampak pada kondisi jalan, meski kini telah dilakukan pengaspalan ulang.
Terkait kompensasi, Suprayitno mengatakan aspirasi warga masih beragam. Sebagian masyarakat, khususnya di kawasan zona merah, mengusulkan bantuan uang tunai sebesar Rp 5 juta. Namun, warga lainnya lebih memilih kompensasi berupa beras.
Pada 2026, bantuan beras yang semula diusulkan sekitar 20 ton kemudian ditingkatkan menjadi kurang lebih 40 ton, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 1 miliar. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 2.218 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun terdampak.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Sekoto juga menyiapkan fasilitas pengolahan dan pemilahan sampah di sebelah utara TPA. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027 sebagai salah satu upaya mengurangi beban penumpukan sampah.
Suprayitno berharap peninjauan DPRD dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pembenahan operasional TPA hingga kejelasan kompensasi.
“Harapan saya masyarakat tetap bersabar. Saya yakin akan ada solusi terbaik. Yang terpenting, wakil rakyat benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Diharapkan, langkah konkret segera dilakukan agar pengelolaan TPA Sekoto berjalan lebih optimal tanpa mengabaikan kepentingan warga sekitar.
