Metaranews.co, Kabupaten Jember – Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Pasalnya, transfer keuangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Jember mengalami penurunan signifikan hingga sekitar Rp270 miliar.
Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam pengelolaan anggaran.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyampaikan bahwa penurunan dana transfer tersebut menuntut pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait untuk berinovasi dalam menjaga prioritas pembangunan.
“Tentu ini diharapkan kreativitas dari pemerintah daerah dan semua unsur pemerintah Kabupaten Jember agar mengantisipasi berkurangnya belanja transfer ini, otomatis akan memperkecil ruang fiskal,” katanya, Selasa (7/10/2025).
Menurut Halim, meskipun terjadi penurunan transfer dana, Pemkab dan DPRD Jember tetap berkomitmen mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau tahun kemarin berkisar Rp4,9 triliun tahun ini berkisar antara Rp4,7 triliun belanjanya, otomatis turun Rp270 miliar,” jelas Halim.
Ia menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan kebijakan nasional yang juga dialami oleh banyak daerah lain.
“Artinya bahwa berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan untuk 2026 belanja transfer dari Pemerintah Pusat itu ya, anggaran Jember berkurang Rp270 miliar,” katanya.
Kabupaten tetangga seperti Lumajang, Banyuwangi, dan Situbondo juga mengalami hal serupa.
“Kalau kemarin kita dapat info di Lumajang Rp180 miliar. Kemudian Situbondo, Banyuwangi hampir semuanya, termasuk DKI Jakarta juga mengalami penurunan jumlah transfer sekitar Rp17 triliun untuk DKI,” tuturnya.
Sebagai konsekuensi, sejumlah pos belanja akan mengalami pengetatan, terutama pada belanja operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Biaya belanja OPD kita ada belanja wajib, belanja pegawai, belanja operasi dan belanja modal. Hampir semuanya harus ada pemotongan pada pos belanja operasi,” paparnya.
Saat ini, pembahasan APBD 2026 masih berlangsung.
Halim menilai, kreativitas dan efisiensi menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal.
“Nanti perkembangannya kita tunggu karena proses pembahasan APBD 2026 masih tetap berlanjut,” pungkasnya.
