Metaranews.co, Kota Kediri – Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan penyelenggara Pilkada 2024 di Balai Kota Kediri, Selasa (31/10/2023).
Dalam NPHD tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri mendapat anggaran sebesar Rp 29,8 miliar. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri mendapat dana Rp 7,4 miliar.
Nilai NPHD itu naik seratus persen dibandingkan pada Pilkada sebelumnya.
“Yang kita hibahkan hampir Rp 30 miliar untuk KPU, dan Rp 7,4 miliar untuk Bawaslu. Memang ada perubahan dibandingkan tahun lalu, karena biaya honor adhoc-nya lebih besar, naik hampir seratus persen,” ujar Mas Abu, sapaan Abdullah Abu Bakar, Selasa (31/10/2023).
Mas Abu menjelaskan, pada NPHD ini juga masih terdapat anggaran untuk masa tanggap penanggulangan Covid-19, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan sebagainya.
Sebab, kata Mas Abu, asumsi semula penggunaan NPHD itu masih dalam masa pandemi Covid-19.
“Tapi nanti kemungkinan tidak diserap,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi mengatakan, NPHD sebesar Rp 29.888.442.950 tersebut akan dicairkan dalam dua tahapan.
Tahap pertama, pencairan NPHD diberikan selama masa hari kerja setelah penandatanganan, yang berjumlah 40 persen.
“Kemudian 60 persen selanjutnya akan diberikan maksimal lima bulan sebelum hari pemungutan,” papar Pusporini.
Pusporini membenarkan kenaikan anggaran NPHD yang mencapai seratus persen, yang dilatarbelakangi naiknya honor adhoc.
“Kalau honornya di tingkat PPK sekarang itu Rp 2.500.000 untuk ketuanya, kemudian anggotanya selisih Rp 200 ribu. Kemudian kalau untuk yang PPS Rp 1.900.000, kemudian kalau KPPS nanti Rp 1.200.000,” pungkasnya.
