Pemprov Jatim Bangun Pos Perlintasan KA di Kediri, Mas Pipin Minta Desa Cari CSR untuk Honor Penjaga Palang

Kediri
Caption: Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif (baju batik), memberikan arahan kepada petugas saat meninjau pembangunan pos penjagaan serta palang pintu baru di Desa Jambéan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Senin (25/5/2026). Doc: Metaranews.co

Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus mempercepat langkah mitigasi guna menekan angka kecelakaan fatal di perlintasan sebidang kereta api.

Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui realisasi pembangunan pos penjagaan serta palang pintu baru di Desa Jambéan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.

Bacaan Lainnya

Langkah intervensi ini diambil menyusul adanya insiden kecelakaan yang sempat merenggut korban jiwa di titik tersebut.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Jaringan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Joko Pitoyo, menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengamankan keselamatan publik di area rawan kecelakaan.

“Adapun terkait dengan pos penjagaan sama palang pintu, ini adalah bukti pemerintah hadir, khususnya Pemerintah Provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Joko Pitoyo saat memberikan keterangan di lokasi, Senin (25/5/2026).

“Di mana sangat membutuhkan upaya mitigasi pencegahan, supaya masyarakat ini terhindar dari kecelakaan. Kami hadir tahun ini, alhamdulillah, bisa  direalisasikan di Desa Jambéan,” lanjutnya.

Sebelum merealisasikan proyek di Desa Jambéan, Pemprov Jatim juga tercatat telah sukses membangun fasilitas serupa di dua titik lainnya, yakni di Desa Seketi dan Desa Nyawangan pada tahun sebelumnya.

Dalam implementasinya, Pemprov Jatim menggelontorkan anggaran kurang lebih sebesar Rp400 juta per Jalan Perlintasan Langsung (JPL).

Anggaran operasional ini bersifat menyeluruh, mencakup pengadaan fisik palang pintu, mesin penggerak otomatis, bangunan pos penjagaan, instalasi aliran listrik, hingga akses pasokan air bersih bagi petugas di lapangan.

Meski begitu, Joko mengakui keterbatasan anggaran membuat realisasi pembangunan fisik harus dilakukan secara bertahap dan selektif.

“Dari total sekitar 20 usulan JPL yang diajukan oleh berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur tahun ini, Kabupaten Kediri mendapatkan satu titik prioritas di Desa Jambéan, lantaran kesiapan personel operasionalnya yang dinilai paling matang,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif mengatakan, dalam sebuah perlintasan sebidang kendala terbesar adalah biaya operasional serta honorarium bagi para relawan penjaga.

Pria yang akrab disapa Mas Pipin inipun mendorong pihak pemerintah desa untuk proaktif membangun kolaborasi strategis dengan sektor swasta (korporasi) di sekitar lokasi perlintasan, melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Penjaga atau relawan ini memang posnya ada biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Tidak mudah, karena ini bicara tidak hanya honor, tapi segala sesuatu yang melekat kepada pekerja,” tuturnya.

“Kami mendorong pemerintah desa bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan swasta di sekitaran lokasi untuk menyalurkan CSR-nya dalam bentuk support honorarium bagi relawan,” imbuh Mas Pipin.

Idealnya, kata Mas Pipin, operasional pos keselamatan 24 jam penuh diatur menggunakan sistem 3 shift (masing-masing shift 8 jam kerja per hari).

“Melalui sinergi multi-pihak, beban anggaran daerah diharapkan dapat diringankan dengan pembagian porsi pendanaan antara Pemkab, swadaya desa, dan pihak swasta,” jelasnya.

Di samping pembangunan fisik, aspek edukasi perilaku masyarakat menjadi kunci mutlak. Warga diimbau untuk tidak egois dan bersedia meluangkan waktu 1 hingga 2 menit demi memastikan jalur aman sebelum menyeberang.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah 1 Surabaya, Denny Michels Adlan mengatakan, wilayah Kabupaten Kediri merupakan wilayah yang memiliki frekuensi kereta tidak terlalu tinggi, kendati demikian masyarakat masih harus tetap waspada.

“Kalau di Kediri karena ini juga mungkin single track, yang mana frekuensinya tidak terlalu tinggi, jadi memang masih bisa dikatakan masih rendah lah ya. Tapi kita tidak membedakan itu rendah, itu tinggi, tetap keselamatan itu terus penting juga,” tegasnya.

“Yang rendah itu justru yang membahayakan menurut saya, karena mungkin masyarakat merasa, kayaknya kereta api memang jarang kok lewat di sini tiba-tiba melintas, tahu-tahu terjadi kecelakaan,” tutup Denny.

Pos terkait