Metaranews.co, Kota Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan (MERATA).
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program MERATA di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) beserta tiga pelaksana swakelola. Sementara itu, camat, lurah, dan Pokmas mengikuti acara secara daring melalui zoom.
Menurut Mbak Vinanda, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan ini bukan hanya ditentukan dari ketersediaan anggaran. Melainkan juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu program MERATA ini berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Program MERATA, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, melainkan juga menjadi pelaku utama pembangunan.
Program tersebut, lanjutnya, tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik di tingkat kelurahan. Pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata, bukan hanya mengejar aspek estetika semata.
“Kita niatkan program MERATA ini sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pembangunan yang betul-betul lahir dari kebutuhan masyarakat. Kemudian dilaksanakan masyarakat dan manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Program MERATA dirancang agar pembangunan tidak terpusat pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh kelurahan secara adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-masing daerah.
Oleh karena itu, kata dia, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.
Selain menjadi solusi atas berbagai persoalan di lingkungan kelurahan, Program MERATA juga membutuhkan pengawasan bersama.
Mbak Vinanda menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga oleh masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui mekanisme swakelola bukan sekadar melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan.
Lebih dari itu, lanjutnya, skema tersebut merupakan bentuk penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat agar terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan.
“Saya tegaskan kepercayaan ini harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Artinya bapak-ibu selaku pokmas akan mengelola seluruh kegiatan pembangunan yang berasal dari uang negara, yang mana setiap rupiah dipertanggungjawabkan secara benar, transparan dan akuntabel,” tuturnya.
“Bimtek hari ini menjadi bekal bapak-ibu dalam menjalankan pembangunan, agar di kemudian hari tidak timbul masalah hukum,” pungkas Mbak Vinanda.
