Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Evaluasi Total Indonesia”, di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, Kamis (2/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk, banner, poster dengan bertuliskan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri.
Dalam aksinya, massa pendemo ditemui anggota DPRD Kabupaten Kediri, M Zaini, selaku Wakil Ketua Komisi II.
Empat isu utama menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Pertama, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kediri menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mengevaluasi dan menutup dapur MBG yang dinilai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai ketentuan.
Kedua, massa aksi menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di Kabupaten Kediri. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya air.
Ketiga, Aliansi Mahasiswa Kediri meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri.
Keempat, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Kediri meningkatkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan membuka rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Ketua PC PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, mengatakan aksi tersebut merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurut Irgi, pada isu nasional, mahasiswa menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penguatan ekonomi nasional, penempatan pejabat kabinet sesuai kompetensi.
Kemudian evaluasi total pelaksanaan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian fungsi TNI dan Polri sesuai tugas pokoknya, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Sementara pada isu lokal, mahasiswa menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kediri masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Mereka menilai sejumlah dapur MBG belum tepat sasaran.
”Kalau memang tepat sasaran, kami tidak mempermasalahkan,” tandas Irgi.
“Namun sistemnya harus diperbaiki. Kami menemukan sejumlah dapur MBG yang menurut data kami tidak sesuai dengan tujuan awal program, yaitu menekan angka stunting dan membantu kelompok yang membutuhkan,” lanjutnya.
Irgi juga menyoroti dugaan persoalan tata kelola dan pendanaan dalam pelaksanaan program tersebut yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Aliansi Mahasiswa Kediri menolak rencana pengembangan geothermal di wilayah Kabupaten Kediri. Menurut mereka, pengalaman di sejumlah daerah bahwa proyek panas bumi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, terutama terhadap ketersediaan sumber air.
”Proses pengeboran geothermal membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Kami khawatir hal tersebut akan memengaruhi ketersediaan sumber air di sekitar wilayah proyek, termasuk kawasan yang selama ini menjadi sumber air penting bagi masyarakat,” kata Irgi.
