Metaranews.co, Kabupaten Kediri – Awal periode kedua Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, langsung diuji kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah memaksa Pemkab Kediri melakukan penyesuaian anggaran, agar pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan.
Di tengah penyempitan ruang fiskal, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas Mas Dhito, yang dilantik pada 20 Februari 2025. Sepanjang 2025, dua layanan dasar itu justru digenjot.
Bagi Mas Dhito, sapaan karib Hanindhito Himawan Pramana, pendidikan adalah instrumen utama memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kediri.
Oleh karena itu, ia memastikan keberlanjutan SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, program yang dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi Kabupaten Kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” kata Mas Dhito.
Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan Rp 30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, naik Rp 4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski kondisi keuangan daerah terbatas, anggaran tersebut dipastikan tidak dipangkas pada 2026.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” terangnya.
Ribuan Guru Diangkat PPPK
Di sektor sumber daya manusia pendidikan, hingga akhir 2025 sebanyak 2.208 guru honorer telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Bagi guru honorer yang belum terakomodasi PPPK, baik yang masuk Dapodik maupun non-database, Pemkab Kediri tetap memberikan insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Insentif atau bisyaroh berikut perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan kepada 9.500 guru madin pada 2025, dan ditargetkan menjangkau 12.000 orang pada 2026.
Rehabilitasi sarana pendidikan juga dipercepat. Sepanjang 2025, sebanyak 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP telah direhabilitasi. Program itu dipastikan berlanjut tahun ini.
“Membangun sekolah tetap (kita lakukan),” tambahnya.
UHC Digenjot, Anggaran Naik
Di sektor kesehatan, Mas Dhito mengakselerasi capaian Universal Health Coverage (UHC). Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk mereaktivasi segmen PBI-JK yang dinonaktifkan secara besar-besaran pada Juni–Desember 2025.
Pemkab Kediri mengalokasikan Rp 143 miliar pada 2025 untuk mendukung UHC. Hasilnya, hingga akhir tahun capaian UHC mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen.
Pada 2026, anggaran UHC justru dinaikkan menjadi Rp 165,5 miliar guna mempertahankan capaian tersebut.
Peningkatan akses dibarengi penguatan mutu layanan. Selain pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem), serta pelatihan tenaga medis dan paramedis, Pemkab Kediri menambah puskesmas rawat inap.
Kini, terdapat 13 puskesmas rawat inap yang melayani masyarakat di Kabupaten Kediri.
Mas Dhito menegaskan, pelayanan kesehatan harus maksimal dan ramah. Ia bahkan membuka ruang pengaduan publik dan tidak segan mengevaluasi pimpinan fasilitas kesehatan.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tegas Mas Dhito.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Pemkab Kediri memilih menjaga mutu layanan dasar ketimbang mengerem program prioritas. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi benteng utama kebijakan daerah.
