Metaranews.co, Kota Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan pentingnya validitas data dalam proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar program bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi DTSEN, serta pemasangan stiker DTSEN Desil 1 penerima BLT DBHCHT kategori masyarakat lainnya di Hotel Lotus Garden, Rabu (13/5/2026).
Dalam arahannya, Mbak Wali, sapaan karib Vinanda Prameswati, meminta seluruh kader dan petugas survei memahami proses pendataan secara menyeluruh dan bekerja secara teliti di lapangan.
Menurutnya, data yang tidak valid hanya akan memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kalau data tidak valid, akhirnya yang dikomplain kader. Misalnya ada warga yang rumahnya tidak layak tapi belum pernah mendapat bantuan. Karena itu, setelah memahami materi dari narasumber, harus benar-benar dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses pendataan tidak sebatas mencatat identitas warga. Petugas juga diminta memeriksa kondisi rumah, kepemilikan aset, hingga riwayat bantuan yang pernah diterima warga agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang layak.
Menurut Mbak Wali, sejumlah indikator harus menjadi perhatian dalam proses verifikasi, termasuk kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, hingga penggunaan LPG 3 kilogram.
Bahkan, kondisi kesehatan tertentu juga perlu dicatat sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
“Nanti bisa dilihat kondisi rumahnya, kendaraannya, penggunaan LPG 3 kilo, hingga bantuan apa saja yang pernah diterima. Kalau ada kondisi kesehatan tertentu seperti stunting, stroke, atau ODGJ juga bisa dicatat,” tuturnya.
“Semua itu penting agar pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Mbak Wali.
Ia juga mencontohkan, program rumah tidak layak huni (Rutilahu) hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, akurasi data menjadi syarat utama agar kebijakan pemerintah berjalan efektif.
Mbak Wali berharap seluruh peserta bimtek mengikuti kegiatan dengan serius dan tidak asal menginput data masyarakat.
Dengan basis data yang akurat, pemerintah dinilai dapat menekan potensi bantuan salah sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Ini juga menjadi amal jariah bagi Bapak-Ibu sekalian. Karena dari data yang valid, program pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri juga menyerahkan peralatan survei kepada petugas lapangan yang terdiri atas TRC, TAGANA, TKSK, dan relawan sosial.
